29 Juli 2015

Menggagas Dayah Bahari

Selamat hari Nelayan, semoga Nelayan kita hidupnya lebih sejahtera, dikaruniakan rizki oleh Allah tidak hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diberikan kelebihan sehingga dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik di dayah maupun di sekolah. Tulisan ini sebagai apresiasi peringatan hari nelayan yang diperingati setiap tanggal 6 April, dengan satu harapan bahwa para Nelayan di negeri ini lebih sejahtera dengan anugerah hasil laut yang melimpah, serta dukungan regulasi yang kuat dalam menjembatani terwujudnya kesejahteraan. Tulisan ini fokus bagaimana menggagas lahirnya Dayah Bahari, dayah yang lahir dengan potensi alam pesisir sebagai ladang/media mencari rizki para nelayan. Mengapa perlu digagas dayah bahari? Franky Sahilatua menjawab dalam lagunya perahu retak,di atas tanahku, dari dalam airku tumbuh kebahagiaan, di sawah kampungku, di jalan kotaku terbit kesejahteraan”. Ini bermakna bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya, apalagi memiliki kawasan pesisir sangat luas dengan garis pantai mencapai sepanjang 81.000 km.

Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rokhmin Dahuri sangat mendukung lahirnya Pesantren (baca; dayah) Bahari “Indonesia sebaiknya mengembangkan pesantren bahari. Sebab, sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, kekayaan laut Indonesia hingga kini belum dioptimalkan'' (Republika, (29/12/2013). Kementerian Agama RI mencoba menggagas lahirnya Pesantren Bahari, "Potensi lokal pesantren di wilayah perikanan dan kelautan ini perlu dikembangkan dan dibantu," Demikian harapan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren kementerian Agama, Ace Saepudin (Republika, 26/12/2013). Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang baru, Mohsen Al-Idrus mengatakan bahwa Kementerian Agama telah bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) untuk mengembangkan pondok pesantren maritim. Objek dari kerja sama ini adalah pesantren yang berada di wilayah pesisir (www.kemenag.go.id).
Dayah bahari merupakan dayah yang letak geografisnya berada tidak jauh dari laut atau yang memiliki kegiatan produksi di bidang kelautan dan perikanan serta melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan, baik formal maupun non formal. Pengembangan pesantren bahari dikarenakan dari komunitas pesantren pesisir inilah masyarakat Muslim tradisional menjaga potensi Perikanan dan kelautan, tidak hanya mengembangkan pemahaman agama tapi juga pengetahuan potensi ekonomi perikanan dan kelautan di masyarakat pesisir.
Kaitannya dengan Aceh, garis pantai pesisir Aceh mencapai 1.660 km, memiliki potensi dan kekayaan sumber daya perikanan, luas sektor perikanan mencapai 56.329 Ha (Dinas perikanan dan kelautan, 2012) yang terdiri dari lahan tambak, kolam, jaring apung dan keramba. Kekayaan alam pesisir yang begitu melimpah menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pendidikan, terutama pendidikan dayah. Potensi alam tersebut jika dikelola dengan maksimal akan dapat menopang keberlangsungan dayah wilayah pesisir, sehingga akan membantu menciptakan kemandirian dayah dengan sokongan potensi wilayah sekitarnya. Berdasarkan data EMIS Pondok Pesantren pada Kanwil Kementerian Agama provinsi Aceh tahun 2012, jumlah dayah di Aceh mencapai 1.132, sebahagian dari dayah tersebut terletak di kawasan pesisir. Melihat potensi yang begitu besar dengan tujuan mulia mewujudkan kemandirian dan keberlangsungan dayah, maka sudah sepatutnya pemerintah Aceh berpikir serius mengembangkan program “Dayah Bahari”.

Dayah Bahari adalah upaya melepaskan ketergantungan dayah kepada bantuan pemerintah dengan memafaatkan potensi alam sekitar (kawasan pesisir), guna pemberdayaan ekonomi menuju dayah yang mandiri. Ini tidak akan terwujud apabila PA (Pemerintah Aceh) tidak benar-benar serius mendorong dayah menuju kemandiriannya, ketika kita membaca kembali RPJM Aceh 2012 – 2017 tentang pendidikan dayah, tidak ditemukan upaya serius pemerintah dalam memberdayakan dayah, pemerintah hanya fokus pada peningkatan daya tampung dayah yang terakreditasi sebanyak satu ruangan untuk masing-masing dayah, peningkatan jumlah dayah yang terakreditasi, peningkatan kualitas guru/teungku, dan pendistribusian guru secara merata (RPJM Aceh, 100). Sejatinya upaya menciptakan kemandirian dan pemberdayaan ekonomi pada dayah juga menjadi target utama pembangunan bidang pendidikan dayah. Saya rasa belum terlambat jika Pemerintah Aceh berupaya kembali menemukan strategi membangun dayah mandiri, salah satunya adalah memamfaatkan potensi maritim untuk mengembangkan dayah bahari.

Instansi terkait semisal Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD), Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota benar-benar memberikan perhatian serius dalam menghadirkan dayah bahari di Aceh, apalagi ini merupakan program Nasional yang digagas Kementerian Agama dengan Kemenko – PMK. Sudah sepatunta program ini disambut dengan aksi cepat dalam mewujudkan dayah yang mandiri dan lepas dari intervensi (politik) pemerintah, apalagi dengan iklim sekarang yang seakan-akan lembaga pendidikan Agama hanya menjadi “warga kelas dua”. Setiap kabupaten/kota segera melakukan pemetaan potensi pesisir untuk pengembangan dayah bahari, disamping itu partisipasi aktif lembaga dayah dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam menyukseskan gagasan ini. Untuk pilot project, setiap kabupaten/kota yang memiliki potensi daerah pesisir menentukan satu lokasi pengembangan dayah bahari, mereka difasilitasi mulai tahap pertama hingga pemasaran hasil. Di samping itu, peran penyuluh perikanan dan kelautan akan dapat dioptimalkan pada program ini. Jika program ini berjalan, maka banyak instansi pemerintah yang dapat dilibatkan di dalamnya, diantaranya adalah Balai Latihan Kerja (BLK), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BMP), serta perusahan perusahan dengan dukungan dana CSR (corporate social responsibility). 

Bertahap dan kontinu, itulah yang harus diterapkan dalam menggagas lahirnya dayah bahari, pelan tapi pasti potensi ekonomi daerah pesisir akan bangkit, nelayan akan dapat tersenyum dengan kesejahteraan yang lebih meningkat serta anak-anak mereka tetap bertahan dalam pendidikan, terutama pendidikan dayah. Selama ini, faktor ekonomi selalu menjadi persoalan mengapa kadang pendidikan anak-anak diabaikan, termasuk juga kadang menenggelamkan marwah Teungku dayah karena kondisi yang telah dikondisikan, program dayah bahari salah satu upaya menghilangkan anggapan bahwa lembaga dayah tidak mandiri, dan selalu bergantung pada pemerintah. Apalagi ada upaya-upaya tertentu yang mencoba menyeret Teungku dayah dalam “lingkaran merah” birokrasi pemerintah yang menenggelamkan marwah mereka.


Sudah saatnya kita berpikir kritis, mengevaluasi setiap program pengembangan dayah Aceh, sehingga kita dapat menemukan program yang tepat dalam upaya menciptakan lembaga pendidikan Agama (dayah) yang mandiri serta sunyi dari intervensi politik kepentingan yang sifatnya berwaktu, politik yang kadang hanya memamfaatkan kharismatik para Ulama dayah, jika kepentingan telah terwujud maka dayah pun terabaikan. Dayah adalah benteng pertahanan dari serangan aliran sesat dan misionaris, jika dayah telah mandiri maka kiprahnya akan lebih pasti, dayah tidak hanya lembaga pendidikan sebagai benteng akidah tetapi juga diharapkan menjadi agen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Do it or never! 

0 komentar:

Posting Komentar

Silahkan tuliskan tanggapan anda,,dan saya ucapkan Terimakasih