23 Desember 2010

Dayah dan Perang Melawan Kemiskinan

    
A. PENDAHULUAN
Dayah, demikian sebutan masyarakat Aceh kepada Pesantren, msayarakat lebih mengenal istilah dayah ketimbang Pesantren. Penyebutan nama dayah untuk pesantren merupakan sebutan “warisan” yang telah ditinggalkan sejak dulu. Dalam masyarakat Aceh, pesantren disebutkan untuk pesantren modern, sedangkan untuk pesantren salafiyah, masyrakat Aceh lebih mengenalnya dengan sebutan dayah. Intinya, penyebutan dayah juga merupakan penyebutan untuk pesantren, dan pesantren juga merupakan penyebutan untuk dayah, demikian yang umum berlaku dalam masyarakat Aceh. Oleh sebab itu,dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak menggunakan istilah dayah untuk penyebutan nama Pesantren.
Dayah sebagai lembaga Pendidikan tradisional memiliki asumsi miring dalam sebahagian pola pikir masyarakat Aceh, asumsi miring itu adalah adanya anggapan bahwa jak beut hana masa depan (Menuntut Ilmu di Dayah tidak memiliki prospek masa depan). Asumsi ini berrmakna bahwa Dayah sebagai lembaga pendidikan belum mampu memberikan jaminan masa depan yang cerah kepada para alumninya, seperti halnya lembaga pendidikan lain semisal Perguruan Tinggi.
Jika ditelaah lebih dalam serta melihat kenyataan yang terjadi, benar adanya asumsi sebahagian masyarakat yang mengatakan bahwa Dayah tidak memiliki prospek masa depan yang cerah. Ini mungkin dapat dilihat dari pengalaman mereka yang lulus dari dayah, sebahagian mereka hanya berprofesi sebagai Tengku Rangkang, Tengku Dayah dan Imum Meunasah, serta kehidupan ekonomi mereka pas-pasan. Di samping itu, alumni Dayah tidak cukup memiliki skill yang dapat dihandalkan untuk menambah penghasilan hidup. Demikian realita yang mungkin menjadi penilaian mereka yang membangun asumsi ini.
Kurangnya skill yang dimiliki oleh alumni Dayah menyebabkan pergerakan mereka untuk mengakses dunia luar Dayah menjadi sempit, sehingga akses untuk memperoleh penunjang kehidupan pun menjadi terhambat. Nurcholis Madjid bependapat bahwa keahlian yang dikembangkan di Dayah berkisar pada penguasaan Nahwu-sharaf, fiqh, aqa’id, tasawuf, hadist, bahasa Arab dan lain-lain.[1] Mengacu pada pendapat Nurcholis Madjid ini, Yasmadi dalam bukunya Modernisasi Pesantren menyimpulkan bahwa salah satu kurangnya kemampuan skill ini karena penyimpitan kurikulum yang dimiliki oleh Pesantren.[2]
Sejumlah kekurangan yang dimiliki oleh Dayah membuat Dayah tidak diminati orang, terutama mereka yang orientasinya pada pemenuhan materi belaka, sehingga Dayah tidak dapat menerapkan program pengembangan ekonomi yang mapan yang berujung pada pengentasan kemiskinan, baik untuk santri, masyarakat sekitar lingkungan Dayah dan juga masyarakat luas. Namun, sisi lain sebagai bukti bahwa Dayah mampu memberikan masa depan cerah kepada alumninya dibuktikan dengan kemapanan hidup para Tengku Dayah. Rata-rata Pimpinan Dayah memiliki ekonomi mapan, bahkan boleh dibilang orang kaya.[3]
Namun, kehidupan Para Pimpinan Dayah tentu belum cukup memberikan bukti bahwa Dayah sukses melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Harus diakui bahwa program pengentasan kemiskinan merupakan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, Negara saja membutuhkan energi besar untuk program ini, apalagi Dayah yang hanya sebuah institusi pendidikan dengan sejumlah kekurangan yang dimilikinya. Kendati demikian, kontribusi Dayah dalam upaya pengentasan kemiskinan mutlak diperlukan, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan agama. Masyarakat tentu menanti kontribusi dayah dalam program ini, sehingga dayah tidak hanya sebagai institusi pendidikan tetapi juga konsultan pengentasan kemiskinan masyarakat.


B. KEMISKINAN DAN DAYAH DALAM LINTASAN SEJARAH
Salah satu asumsi (image building) miring yang dibangun masyarakat terhadap Dayah adalah kesan bahwa Dayah lembaga pendidikan tradisional yang kumuh, semraut, kotor dan kesan-kesan jorok lainnya. Asumsi ini memberikan pencitraan jelek terhadap Dayah, pencitraan bahwa Dayah adalah institusi Pendidikan miskin. Tugas besar yang dimiliki Dayah adalah bagaimana menciptakan kondisi yang dapat menepis kesan miring tersebut,[4] sehingga asumsi miskin dan Dayah tidak lagi melekat.
1. Sejarah Perkembangan Dayah
Dayah berasal dari kata zawiyah, kata ini dalam bahasa Arab mengandung makna sudut, atau pojok Mesjid.[5] Kata zawiyah mula-mula dikenal di Afrika Utara pada masa awal perkembangan Islam, zawiyah yang dimaksud pada masa itu adalah satu pojok Mesjid yang menjadi halaqah para Sufi, mereka biasanya berkumpul bertukar pengalaman, diskusi, berzikir dan bermalam di Mesjid.[6] Dalam khazanah pendidikan Aceh, istilah zawiyah kemudian berubah menjadi Dayah, seperti halnya perubahan istilah Madrasah menjadi Meunasah.[7] Pada era Islam pertama masuk ke Nusantara yaitu masa Kerajaan Pereulak telah dikenal adanya temapat-tempat untuk menekuni dan mendiskusikan ajaran agama, salah satu tempat yang terkenal kala itu adalah Zawiyah Cot Kala, tempat inilah yang merupakan lembaga Pendidikan Agama pertama di Nusantara
Merujuk kepada Sejarah Kerajaan Islam Pereulak, Dayah secara historis telah ada sejak abad IX Masehi,[8] demikian pendapat Tgk Muslim Ibrahim dalam tulisannya masyarakat Yang Adil dan Bermartabat. Keberadaan Dayah di Aceh telah ada bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh pada akhir masa kekhalifahan Usman bin Affan. Beberapa Dayah yang berkembang saat itu diantaranya; Dayah Cot Kala, Dayah Kuta Karang, Dar as-syariah Mesjid Raya, namun semua Dayah ini telah diobrak-abrik Belanda. Pada abad 5 Hijriah, Mesir menemukan kapal buatan Aceh yang terdampar di Laut Tengah. Pada masa Iskandar Muda, sebuah kapal Spanyol rusak di perairan Sabang, kemudian diderek ke pantai dengan gajah dan diperbaiki oleh satri-santri dayah Dar as-syariah.[9]
Menurut Abdul Qadir Djailani dalam bukunya Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia, Samudera Pasai merupakan pusat pendidikan Islam pertama di Indonesia dan dari sini berkembang ke berbagai daerah lain di Indonesia, hingga sampai ke Pulau Jawa. Salah seorang santri alumni Samudera Pasai adalah Maulana Malik Ibrahim, ia datang ke Gresik Jawa Timur pada tahun 1399 dan wafat pada tahun 1419, setelah melakukan dakwah selama dua puluh tahun lamanya, sebelumnya, Maulana Malik Ibrahim bertugas sebagai Muballigh di daerah Campa yang merupakan daerah Kesultanan Samudera Pasai, setelah Maulana Malik Ibrahim wafat, Dayah juga diteruskan oleh anak beliau Raden Rahmat (Sunan Ampel).[10]
Secara pasti tidak diketahui kapan sebenarnya Dayah masuk ke Aceh. Namun, A. Hasyimi seorang Sejarawan Aceh, beliau berpendapat bahwa Dayah masuk ke Aceh sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Pereulak pada Muharram 225 H/840 M. Salah satu penyebab sulitnya mengetahui dengan pasti kapan sebenarnya Dayah masuk ke Aceh karena minimnya penelitian dan perhatian yang cukup untuk menggali sejarah perkembangan Dayah, walaupun Anthony Reid dalam bukunya The Rope God, membahas tentang lembaga ini, tetapi hanya dibahas perkembangan pada masa abad ke-19 M dan pertengahan abad ke 20 M.[11] Tidak hanya Anthony Reid, Hasbi Amiruddin dalam bukunya Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh, juga membahas tentang Dayah tetapi lebih terfokus pada peranan ulamanya, bukan pada Dayah itu sendiri.
Jika merujuk pada hasil seminar tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara yang dilaksanakan di Rantau Pereulak pada tanggal 25-30 September 1980, mengenai tahun berdirinya Kerajaan Islam Pereulak sebagai Kerajaan Islam tertua, maka Dayah Cot Kala merupakan Dayah pertama di Aceh bahkan di Asia Tenggara. Setelah lahirnya Dayah Cot Kala, maka sesuai dengan tujuan pendirian dayah sendiri, yaitu untuk mencetak kader ulama sebagai petunjuk ummat, maka Dayah Cot Kala kala itu telah melahirkan para sarjananya yang dapat menyebarkan Islam ke seluruh Aceh sehingga lahirlah Dayah-dayah baru seperti Dayah Serele di bawah Pimpinan Tengku Syekh Sirajuddin yang didirikan pada tahun 1012 – 1059 M, Dayah Blang Priya yang dipimpin oleh Tengku Ja'kob yang didirikan antara tahun 1155-1233 M, Dayah Batu Karang di Kerajaan Tamiang yang dipimpin oleh Tengku Ampon Tuan, Dayah Lam Keuneuen dari Kerajaan Lamuria Islam di bawah pimpinan Tengku Syekh Abdullah Kan'an yang didirikan antara 1196-1225 M.[12] Dayah Tanoeh Abee antara Tahun 1823-1836 M dan Dayah Tiro di Kecamatan Tiro Kabupaten Pidie antara tahun 1781-1795 M,[13] dan dayah-dayah lainnya yang tersebar di seluruh Aceh di kala itu. Perkembangan Dayah juga dilakukan pada masa kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam (Abad ke 18 dan ke 19 M). Dayah yang dibangun pada masa tersebut adalah Dayah Tgk Syik Kuta Karang, Dayah Lam Birah, Dayah Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Krueng Rumpet, mengenai tahun pendirian dayah tersebut belum didapat data yang pasti.
Keberadaan Dayah pada masa perang melawan Belanda mengalami kemunduran, ini karena seluruh Ulama Dayah dan santrinya itu ikut berjuang melawan penjajah Belanda, sebagian besar para Ulama dan Tengku dayah syahid di medan perang, di antaranya Tengku Chik Haji Ismail anak Tengku Chik Pante Ya'kop (Pendiri Dayah Tgk Chik Pante Gelima), beliau syahid dalam peperangan melawan Belanda dalam mempertahankan Kuta Glee (Kawasan Batee Iliek Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen), bersama dengan Tengku Chik Lueng Kebue dan Tengku Syiek Kuta Glee.
Faktor lain yang menghambat perkembangan Dayah saat itu disebabkan karena Belanda melakukan upaya-upaya untuk menghambat pendidikan Agama Islam, serta Belanda menyebarkan pendidikan Barat di Aceh, sehingga menyebabkan Dayah terbengkalai. Selain itu, Belanda melakukan pembakaran terhadap Dayah-dayah dan membunuh seluruh staf pengajarnya serta membumihanguskan seluruh Perpustkaaan yang ada di Dayah, jika ada dayah yang masih bertahan itupun dibangun di daerah terisolir dan jauh dari pantauan Belanda.[14]
Setelah usainya peperangan pada tahun 1904 M, barulah Dayah-dayah yang telah terbengkalai tersebut dibangun dan dibenahi kembali untuk dapat digunakan kembali ssebagai lembaga pendidikan, adapun Dayah yang dibangun kembali setelah perang Aceh usai antara lain, di Aceh Besar: Dayah Tanoeh Abee, Dayah Lambirah oleh Tengku Syik Lambirah, sedangkan adiknya Tengku Haji Ja'far (Tengku Syik Lamjabat) membangun Dayah Jeureula, selanjutnya juga dibenahi Dayah Lamnyong, Dayah Lambhuk, Dayah Ulee Susu, Dayah Indrapuri, Dayah Lamsenouen, Dayah Krueng Kale, Dayah Montasik dan masih banyak lagi Dayah-Dayah yang dibangun di Daerah Aceh Besar.[15] Tidak hanya di kawasan Aceh Besar, Pidie, Aceh Urata, Aceh Barat dan beberapa daerah lainnya di Aceh juga ikut membenahi kembali Dayah yang hancur atau ditinggalkan karena perang kala itu.
Perlu dicatat, saat itu banyak Ulama yang ikut berjuang namun tidak sedikit juga diantara mereka yang mengasingkan diri keluar Aceh, diantaranya ke Negeri Keudah (Malaysia Sekarang). Salah satu tempat penting mereka berkumpul adalah Negeri Yan di Keudah, di sinilah mereka melanjutkan tradisi pendidikan Dayah selama perang Aceh berlangsung, setelah perang reda, mereka yang tadinya mengasingkan diri segera pulang untuk kembali melanjutkan dan membangun kembali sistem pendidikan Dayah yang telah mengalami kemunduran pada saat perang berkecamuk, di samping tokoh Ulama yang pulang dari negeri Yan, ada juga yang langsung pulang dari Mekkah, seperti Tengku Haji Muhmmad Thahir Cot Plieng, bahkan beliau pernah bertemu dengan Snouck Hogrounje saat sama-sama berada di Mekkah.[16]
Setelah perang usai Dayah mengalami perkembangan, walaupun perkembangan yang terjadi pada waktu itu tidak begitu berarti, karena pada saat itu para Ulama Dayah disibukkan dengan perlawanan melawan Jepang, serta kebijakan Jepang saat itu menerapkan kerja paksa serta mengabaikan sisi-sisi lain dalam kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan di dalamnya. Beberapa hal tersebut membuat Dayah dalam kurun waktu 3,5 Tahun masih jalan di tempat.
Pada masa kemerdekaan mulai tahun 1945 M, perkembangan Dayah sudah menampakkan hasil yang cukup baik, ini dapat dilihat dari perkembangan Dayah Darusslamam Labuhan Haji Acah Selatan, Dayah MUDI MESRA Samalanga, Dayah BUDI Lamno, dan Dayah–dayah yang lain. Tidak hanya Dayah, Sekolah pun mulai berkembangan, sekolah bersifat Negeri dengan dukungan dan bantuan dari pemerintah sedangkah Dayah umumnya bersifat pribadi yang dikelola oleh Pimpinan Dayah sendiri dengan bentuan swadaya masyarakat.
Pada masa konflik Aceh, Era Tahun 1989-1998 M Dayah merupakan tempat yang paling aman dan tentram terutama bagi pemuda, Dayah menjadi tempat perlindungan terutama bagi santri yang tinggal di pedalaman, daerah-daerah yang termasuk dalam "daerah rawan" dan daerah target Operasi Militer. Selama masa itu, Dayah berada dalam posisi yang sangat terjepit di antara dua kekuatan yang bertikai, meskipun tak ada tekanan langsung.[17] Kala itu, Ulama dan santri tidak memiliki ruang gerak yang leluasa untuk menyampaikan dakwah, mereka khawatir dicurigai terlibat membantu salah satu pihak yang bertikai Baik TNI/POLRI ataupun GAM. Untuk menghindari ini, Dayah lebih memilih jalur tengah dengan menjadi pengayom masyarakat, peneduh dan pelindung bagi mereka yang terimbas konflik.
Tahun 1999, Aceh memberlakukan Undang-Undang Keistimewaan Aceh, No 44 Tahun 1999. Dalam kurun waktu ini Dayah mendapatkan angin segar karena Pemerintah telah mengayomi Dayah sama seperti Sekolah-Sekolah lainnya, walaupun perhatian terhadap dayah masih sangat kecil jika dibandigkan dengan peran dan kontribusi yang telah diberikan dayah, meskipun demikian setidaknya pemerintah telah mengakui dan melirik perkembangan dayah di Aceh.[18] Bahkan, Segala permasalahan Dayah telah ditangani oleh Sub Dinas (Subdin) Pendidikan Dayah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh.
Pasca Tsunami, perkembangan Dayah sangat meningkat, bahkan munculnya Dayah-dayah baru. Kemunculan Dayah-dayah baru ini terlepas apakah karena euphoria bantuan dari lembaga-lembaga donor atau pun tidak, pastinya setelah Tsunami Dayah berkembang sangat pesat. Banyak program-program yang dilakukan pemerintah dalam membantu peningkatan kapasitas (capacity building) Dayah, baik pembinaan SDM Tengku Dayah dan para santrinya. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan diadakannya pelatihan bahasa Inggris selama empat bulan bagi 44 orang Tengku Dayah yang menwakili 21 kabupaten dan berlangsung di hotel Rajawali. Menurut Kepala Biro Keistimewaan Aceh Sekda NAD kegiatan ini dilaksanakan untuk mendongkrak mutu pendidikan Dayah salafi di Aceh terutama penggunaan bahasa.[19]
Untuk mengimbangi peningkatan kualitas dan kuantitas Dayah yang menjamur dimana-mana, maka diperlukan akreditasi Dayah untuk melihat kejelasan dari status lembaga pendidikan ini, pihak Subdin Pendidikan Dayah Provinsi NAD melakukan akreditasi dayah pada awal September 2007 di seluruh Aceh dengan mendatangi 1167 dayah, ini dilakukan untuk kejelasan status, sebab banyak Dayah yang terdaftar tetapi hanya 400 yang diakui sebagai Dayah, selebihnya adalah Balai Pengajian biasa, demikian penuturan Drs. Basithin Mizan, MPd (Kasubdin Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Provinsi NAD).[20] Setelah dilakukan akreditasi, Dayah akan dibagi menjadi 3 tipe yaitu, tipe A, B, dan C dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian Dayah yang termasuk dalam katagori ini akan diberikan bantuan operasional pada tahun 2008 sesuai dengan tipe dayah, untuk tipe A akan diberikan bantuan minimal 25 juta, tipe B sebanyak 20 juta dan tipe C sebanyak 15 juta, sedangkan untuk dana pembangunan gedung akan menjadi tugas Kabupaten/kota masing-masing.
Pemerintah Aceh dibawah pasangan Gubernur IRNA (Irwandi-Nazar), telah memberikan perhatian serius terhadap perkembangan Dayah di Aceh, bahkan penanganan Dayah telah langsung ditangani oleh sebuah Badan khusus yang diberi nama Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD), badan ini yang menangani segala problem yang dihadapi dayah. Ratusan juta dihamburkan ke Dayah demi peningkatan dan pembangunan insfrastruktur Dayah, peningkatan kapasitas Tengku dan juga santri. Semua ini dilakukan dengan harapan agar Dayah dapat keluar menjadi lembaga pendidikan yang laris manis (marketable), memiliki kualitas yang diakui, serta mampu memberikan problem solving terhadap permasalah ummat, baik sosial, ekonomi dan tata kemasyarakatan, semua tentunya menunggu aksi yang akan diperankan oleh Dayah.
2. DAYAH DAN PERANG MELAWAN KEMISKINAN; SEBUAH PERSPEKTIF SEJARAH
Sebagai lembaga pendidikan tertua, Dayah telah banyak berperan memberikan konntribusi besar dalam perkembangan masyarakat Aceh, tidak hanya dalam persoalan pendidikan tetapi juga pada persoalan lain yang dihadapi masyarakat. Dayah pernah menajadi benteng pertahanan saat melawan penjajahan Belanda dan Jepang, Dayah Pernah menjadi tempat berlindung saat Aceh didera konflik berkepanjangan, Dayah juga berperan sebagai pusat rehabilitasi bagi mereka yang terkena Narkoba atau sejenisnya. Singkatnya, semua peran telah dilakukan oleh dayah, ini dapat dibaca dalam literatur sejarah. Sebagai sebuah insntitusi, Dayah juga menghendaki para alumninya menjadi agent of change dalam masyarakat, memiliki kapasitas ilmu pengetahuan, ekonomin yang mapan serta mampu berperan dalam perkembangan masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan membuka lembaran sejarah tentang peran Dayah melawan kemiskinan.
Orang yang belajar di Dayah sering disebut dengan istilah meudagang entah mengapa istilah ini juga ditujukan kepada santri yang belajar di Dayah. Pasti ada harapan besar yang diharapkan dari mereka yang belajar di Dayah sehingga meudagang menjadi sebutan bagi mereka, harapan nantinya mereka menghasilkan sesuatu yang berharga dan bermamfaat seperti halnya yang dihasilkan oleh orang yang berdagang. Harapan besar dipundakkan kepada para santri, selesai belajar santri hendaknya membawa mutiara kemilau yang cahayanya bening merona.[21] Harapan besar itu mungkin berupa kamapanan dalam hidup dan kehidupan baik dari segi SDM dan juga kemapanan ekonomi, santri diharapkan mandiri seperti halnya orang meudagang.
Menyahuti harapan besar itu, berbagai aksi dilakukan Dayah di bawah komando pmpinan Dayah, salah satunya adalah diwajibkannya santri bergotong royong, baik mengerjakan sawah dan lain-lain, bahkan santri yang tidak mau bergotong royong akan dikenakan denda. Sepintas terkesan bahwa Tengku Dayah memeras tenaga santri untuk kepentingan segelintir orang, namun ini pelajaran yang sangat berharga bagi para santri dalam menempuh kehidupan. Santri diajarkan hidup mandiri dengan giat berusaha dan bekerja demi memperbaiki perekonomiannya, sehingga nantinya santri tidak hanya cakap mambaca kitab gundul tetapi juga memiliki ketrampilan untuk bekal hidup ketika kembali ke masyarakat. Jika melihat sejarah perkembangan Dayah, dulunya Dayah melatih para santri untuk terampil memegang senjata melawan penjajah, bahkan kala itu santri juga dipersiapkan menjadi pasuka perang melawan penjajahan Belanda dan Jepang, konon menurut sejarah, Dayah tanoh Abee menjadi tempat seleksi terakhir pasukan perang Aceh sebelum diberangkatkan ke medan perang.[22]
Dalam catatan sejarah, Dayah sejak zaman dahulu menerapkan pembinaan ketrampilan berusaha kepada para santri, agar santri memiliki kecakapan lain selain dari hanya mampu membaca kitab kuning. Misalnya, Dayah Lam Diran yang terdapat di wilayah Aceh Besar, saat itu Dayah Lam Diran dipimpin oleh Tengku Fakinah yang juga merupakan seorang Srikandi Aceh, Salah satu keistimewaan Dayah Lam Diran adalah diajarkannya menyulam dan menjahit kepada para santri putrinya, serta ketrampilan lainnya yang cocok dengan perempuan.[23] Penguatan life skill santri telah diterapkan Dayah sejak zaman dahulu, kendati sekarang penguatan ini menjadi salah satu kelemahan Dayah yang harus dibenahi, terlebih lagi menghadapi tuntutan tenaga-tenaga professional dalam bidang-bidang tertentu.
Peran dayah dalam pengentasan kemiskinan dimulai dari komitmen Dayah menjadi agent of development (agen pembangunan), peran ini telah dibuktikan oleh pimpinan-pimpinan Dayah tempo dulu. Mereka, Para pimpinan Dayah telah mampu menyumbang hal terbaik dalam kehidupan masyarakat kala itu, bahkan untuk anak cucu di kemudian hari. Berbagai bukti sejarah menunjukkan peran pimpinan Dayah sebagai agent of change dalam masyarakat. Zarkasyi Yusuf dalam buku Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh telah menceritakan panjang lebar beberapa pimpinan Dayah yang telah membuka lahan pertanian, lahan pertanian itu sekarang menjadi sumber mata pencaharian penduduk.[24]
Seiring perkembangan zaman, Dayah tetap komitmen dengan peran yang dimilikinya, terutama untuk mengubah pencitraan buruk terhadap Dayah dan asumsi kemiskinan, tidak memiliki masa depan yang sudah melekat dengan dunia Dayah. Berbagai upaya pun telah dilakukan, baik dengan membenahi bidang pendidikan dan juga pengembangan sektor ketrampilan, baik bagi Tengku dan juga para santri. Namun, harus diakui bahwa Dayah belum memiliki program pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh masyarakat miskin, program ini masih pada tahap pengembangan santri, terutama pengembangan ketrampilan mereka. Idealnya, sebuah lembaga pendidikan semisal Dayah harus mampu memberikan kontribusi langsung, terutama memerangi kemiskinan masyarakat.
Dalam catatan sejarah, Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada masa Khalifah Nidzam Al-Mulk (W. 485H/1092M) telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat saat itu. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kontribusi besar dalam bidang ekonomi, Madrasah Nizamiyah mampu mempersiapkan Pegawai Pemerintah, khususnya di lapangan hokum dan administrasi.[25] Dengan demikian, Madrasah Nizamiyah tidak hanya mengajarkan Ilmu Syari’ah tetapi juga mampu menjamin ketersediaan lapangan kerja.
Melihat perkembangan sekarang, Dayah telah mulai berusaha ke arah pengembangan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja dan tenaga terdidik bagi para alumninya, ini ditandai dengan munculnya Perguruan Tinggi di beberapa Dayah Salafi. Kemunculan Perguruan Tinggi di Dayah dimaksudkan agar para santri memiliki pengetahuan luas dan tidak berwawasan sempit, demikian argument Tgk. H. Hasanoel Bashry HG (Abu Mudi) dalam mengomentari kehadiran Perguruan Tinggi di Dayah Salafi.[26]
C. KONTRIBUSI DAYAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN; SEBUAH ALTERNATIF
Seperti disinggung sebelumnya, Dayah telah mulai berupaya melakukan pembenahan dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta menjadikan lembaga ini mandiri dan dihargai selayaknya Perguruan Tinggi lainnya. Namun usaha ini masih pada tingkat pengembangan para santrinya dan belum menyentuh langsung masyarakat. Ini mungkin karena keterbatasan yang dimiliki oleh Dayah, baik ketersedian sumber daya manusia dan juga sumber dana. Kendati demikian, seyogyanya semua pihak memberikan dukungan kepada Dayah dalam melakukan upaya ini.
Pasca Tsunami, Dayah telah melakukan suatu hal besar dan dipandang berani, terutama jika melihat kemampuan Dayah yang masih terbatas dalam bidang ekonomi. Pada Tanggal 26 November 2006 bertempat di Dayah Babussalam Al-Aziziyah Jeunib dideklarasikan Program Yayasan Dayah Bersaudara (YADARA). YADARA merupakan suatu wadah yang beranggotakan para alumnus Dayah dan juga santri yang masih aktif di Dayah, Dayah Sejuta Saham adalah program pertama YADARA. Program sejuta saham diharapkan mampu menghilangkan ketergantungan Dayah pada pihak lain, serta mampu melahirkan generasi muda yang mamiliki kemampuan dan kemapanan dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi.[27]
Lewat program Dayah Sejuta Saham diharapkanYADARA dapat melahirkan beberapa badan usaha yang bisa menopang ekonomi dayah, sehingga Dayah tidak lagi terikat dengan bantuan dari berbagai pihak yang kadang sering dijadikan umpan untuk mengharap balas jasa.[28] YADARA juga diharapkan menjadi induk perusahaan yang dapat mendanai beberapa Badan Usaha Dayah (BUD), BUD ini juga dapat dimamfaatkan sebagai tempat belajar santri yang mendalami pendidikan ketrampilan, mendirikan perusahaan air minum mineral[29] misalnya, atau penerbitan media cetak di kalangan Dayah, dimana santri yang akan menjadi korespondennya (jurnalis). Ini tentunya akan menjadi program yang bermata dua, pertama, sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan uang dan kedua menjadi wadah pengembangan intelektual santri.
Dalam rangka pencapaian tujuan dari pendirian YADARA, yaitu menghilangkan ketergantungan dunia Ulama dan komunitas Dayah kepada pihak lain, dan mewujudkan kemandirian,[30] YADARA memprioritaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, pelatihan SDM secara berkesinambungan, serta membina kerjasama dengan berbagai pihak demi pengembangan YADARA. Menyangkut Pembagian hasil (deviden), salah seorang pengurus teras YADARA mengatakan bahwa 60 % dari keuntungan untuk pemiliki saham, 30 % untuk sosial keagamaan, dan sisanya untuk karyawan YADARA.[31] Dari sistem bagi hasil ini, terlihat mulai awal pendiriaannya YADARA telah berkomitmen membangun perekonomian ummat, termasuk juga santri di dalamnya. Kehadiran Badan Usaha Dayah dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja, baik untuk santri dan juga masyarakat luas.
Dilihat dari tujuan kegiatan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sistem bagi hasil yang peduli ummat, terlihat jelas bahwa kehadiran YADARA benar-benar ingin mengembangkan perekonomian Dayah khususnya santri dan juga masyarakat luas. Menciptakan Dayah lebih mandiri, bermartabat dan tidak terikat.[32] Langkah maju yang dilakukan Dayah dengan terobosan YADARA hendaknya perlu mendapat dukungan dan dilakukan berkesinambungan, serta mendapat renspon positif dari seluruh komponen Dayah demi melepaskan Dayah dari ketergantungan dan tekanan pihak lain yang ingin memamfaatkan Dayah untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, sekaligus untuk mengembalikan harkat dan martabat Ulama Aceh sebagai penerang ummat.
YADARA adalah sebuah alternative besar dalam kontribusi pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan Dayah, ke depan YADARA diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Aceh. Tidak hanya itu, Dayah diharapkan mampu membina perekonomian dan pengembangan usaha kecil menengah masyarakat, hal ini dapat ditempuh dengan pengoptimalan fungsi Koperasi Pesantren. Koperasi Pesantren harus mampu berperan langsung mengembangkan perekonomian santri dan juga masyarakat sekitar Dayah.
Salah satu koperasi yang telah melakukan hal ini adalah Koperasi Pondok Pesantren Dayah Tengku Chik di Reung-Reung, Koperasi ini bergerak di bidang Simpan Pinjam dengan menganut Pola Syariah. Sistem simpan pinjam yang diterapkan adalah dengan mudharabah dan murabaha. Tidak hanya dua akad ini, Kopentren Tgk Chik di Reung-Reung juga menerapkan sistem qardhul al-hasan yang langsung menyentuh masyarakat miskin. Dalam perjalanannya sejak tahun 2002, Kopentren Dayah Tengku Chik di Reung-Reung telah membantu lebih dari 100 masyarakat dengan berbagai usaha yang dilakukan mereka, kendati tidak seluruhnya berhasil namun 60% dari mereka telah mampu mengembalikan pinjaman dan melanjutkan usahanya.[33]
Tahun 2007, sebuah penelitian yang didanai oleh AusAID melalui program ERA (Education Rahabilitation for Aceh) Seiring kemajuan zaman, Dayah diharapkan dapat merenspon berbagai aktivitas perekonomian globa, sehingga Dayah lebih mampu bersaing menjadi pioner pengentasan kemiskinan dengan pendekatan Agama, memberikan kontribusi yang lebih nyata untuk melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, karena belenggu kemiskinan lebih dekat kepada pemurtadan. Dukungan semua pihak, baik pemerintah, LSM dan juga masyarakat pada umumnya akan membantu menguatkan eksistensi Dayah terutama dalam usaha pembinaan ekonomi dan konsultan pengentasan kemiskinan masyarakat.
D. KESIMPULAN
Dayah memang lembaga pendidikan Tradisional, namun aksinya diharapkan lebih modern dalam memberikan problem solving dari setiap permasalahan yang dihadapi ummat, termasuk juga persolaan kemiskinan dan upaya pengentasannya. Sejarah telah memberi bukti bahwa kontribusi Dayah dalam upaya pengentasan kemiskinan telah dimulai sejak lembaga ini mulai eksis berdiri, seiring berjalan waktu dayah terus berusaha mengembangkan potensi ekonomi dan ketrampilan para santrinya. Usaha ini dilakukan agar alumni Dayah tidak hanya mahir memnbaca kitab kuning tetapi juga mapan dalam segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, sehingga istilah meudagang yang dilabelkan pada santri benar-benar nyata dan berbuah hasil.
Jika kita mengeksplorasi lebih mendetail, seluruh Dayah Aceh sekarang sudah mulai berbenah membangun potensi perekonomian yang dimiliki, sehingga dayah tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah dan juga lembaga donor lainnya. Sehingga asumsi miring yang berkembang selama ini akan terhapus berjalannya kontribusi yang diberikan dayah dalam pembangunan masyarakat Aceh. Lebih jauh nantinya, lembaga ini akan kembali dilirik dan diminati oleh masyarakat.
Namun, upaya dan kontribusi Dayah dalam penentasan kemiskinan tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak didukung oleh komponen dayah sendiri dan juga seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya. Kontribusi ini akan lebih besar sebesar usaha yang dilakukan Dayah dan dukungan kita bersama. Untuk itu, setiap saran yang kontrukstif sangat diperlukan dalam mempertahankan dan mengembangkan dayah serta kotribusinya bagi masyarakat, termasuk juga kontribusi pengentasan kemiskinan.


[1]Nurcholis Madjid, Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan, cet ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 7-13
[2]Yasmadi, Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, cet ke-2 (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal. 78-80
[3] Kaya yang dimaksud penulis di sini adalah Kaya materi.
[4] Muslim Thahiry, dkk, Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh, (Banda Aceh: diterbitkan atas kerjasama BRR NAD-Nias, PKPM Aceh dan Wacana Press, 2007), hal. 184
[5] George Makdisi, The Rise Of College, Institute Of Learning in Islam and The West, (Endinburgh: Endinburgh University Press, 1981), hal. 10-32.
[6] Yusny Saby, Opini Publik Terhadap Dayah, makalah yang disampaikan pada Muktamar ke-7 Persatuan Dayah Inshafuddin, Pada Maret 2004 di Bannda Aceh.
[7] Safwan Idris, Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah (Antara Tradisi dan Pembaharuan) dalam buku Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, 1995), hal. 61-62
[8] Sultan Makhdum Alaidin Muhammad Amin Syah adalah pendiri dari Zawiyah Cot Kala. Beliau adalah salah seorang pemimpin Kerajaan Islam Perelak. Arifin Amin, Monisa dalam lintasan sejarah Bangsa, (Medan : Rahmat:1985) Hal 10
[9] Muslim Ibrahim, Masyarakat yang Adil dan Bermartabat, makalah yang disampaikan Pada Muktamar ke-7 Persatuan Dayah Inshafuddin pada Maret 2004 di Banda Aceh.
[10] Abdul Qadir Djailani, Peran Ulama dan Santri Dalam Perjuangan Politik di Indonesia, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hal. 11
[11] Muslim Thahiry, dkk. Op.cit, hal. 153.
[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, 1984), hal. 15
[13] Snouck Hurgenje, The Atjehnese, (Leiden: E, J. Bril, 1906), hal. 26
[14] Muslim Thahiry, dkk, Op.cit, hal. 156-157
[15]A. Hasyimi, Pendidikan Islam di Aceh dalam Perjalanan Sejarah, (Sinar Darussalam, No 63, Agustus-September 1975) hal 5-38
[16] Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh, (Banda Aceh: Ar-Ranory Pers, 2004) Hal 315-329
[17]Zarkasyi Yusuf, Paradigma Baru Pendidikan Dayah dalam Muslim Thahiry dkk, Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh (Banda Aceh: diterbitkan atas kerjasama BRR NAD-Nias, PKPM Aceh dan Wacana Press, 2007), hal. 163
[18]M. Yusuf Hasan, Paradigma Dayah Pasca Undang-Undang No.44 Tahaun 1999 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, makalah yang disampaikan Pada Muktamar ke-6 Persatuan Dayah Inshafuddin, pada 15-18 Maret 2004 di Banda Aceh.
[19] Harian Serambi Indonesia edisi selasa tanggal 28 Agustus 2007, hal. 3.
[20] Harian Serambi Indonesia edisi selasa tanggal 28 Agustus 2007, hal. 2
[21] Zarkasyi Yusuf, Suatu hari Suatu Masa Kuimpikan Syariat (Keseharian di Dayah Tradisi Hidup Bersyariat), Majalah Santunan Jadi Edisi VI (15 Juni – 14 Juli 2009 M/ Jumadil Tsani – Rajab 1430 H), hal. 35
[22] Zarkasyi Yusuf, Ibid, hal. 37
[23] A. Hasyimi, Srikandi Tengku Fakinah, Majalah Sinar Darussalam No. 66 Februari 1976, hal. 19-29.
[24] Lihat Zarkasyi Yusuf dalam Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh, hal. 211-214.
[25] A. L. Tibawi, Arabic and Islamic Themes, (London: Luzac & Company Ltd, 1976), hal. 224 atau Lihat Charles Stanton, Pengadilan Tinggi Dalam Islam, (Penj. H. Afandi dan Hasan Asari Jakarta: PT Logos Publishing House, 1994), hal. 47
[26] Hasan Basri M. Nur, Nasib Dayah Pasca-RR, Harian Serambi Indonesia Edisi Sabtu, 29 November 2008, hal. 22
[27] Tgk. M. Yusuf A. Wahab, Yayasan Dayah Bersaudara, makalah yang disampaikan pada Pertemuan Komunitas Dayah Se-Aceh, tanggal 24 November 2006 di Bireun.
[28] T. Irsyadi Yahya Saidi dan As’adi Ali Al-Yusufy, Dayah Menuju Ekonomi Mandiri, www.yadara.com, diakses pada tanggal 12 September 2009.
[29] Sekarang sudah dapat dikonsumsi Air Minum Mineral dengan merk Ie Yadara, Pabrik air mineral ini terdapat di Batee Ileek
[30] Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Dayah Bersaudara, BAB II Pasal 5.
[31] Wawancara dengan Tgk. Bukhari Hanafiah, tanggal 15 April 2008.
[32] Ahyar M. Gade, Pengembangan Ekonomi Santri Dayah Salafi¸ makalah sebaagai tugas akhir dari Studi Purna Ulama Tahun 2008.
[33] Wawancara dengan Tgk. Sofyan, S. Pd, Salah seorang Pengelola UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) Kopentren Dayah Tgk. Chik di Reung-Reung, pada tanggal 20 Desember 2008.