23 Oktober 2009

Kondisi Riil Dayah Oleh Zarkasyi Yusuf

Jak Beutrok kalon beudeuh, bek rugoe meuh saket hate (lihat dan pastikan supaya tidak kecewa nantinya) adalah pepatah yang relevan untuk menggambarkan kondisi dari perkembangan dayah salafi di Aceh pasca tsunami, begitulah pesatnya perkembangan dari lembagan pendidikan ini. Dibutuhkan sebuah kajian dan penelitian yang serius untuk mendalami perekembangan ini.
Ternyata di balik musibah tsunami membawa hikmah yang sangat besar dalam aspek kehidupan masyarakat Aceh, baik pendidikan dan juga hal-hal lain, biar pun demikian kondisi negatif di balik musibah ini tidak mungkin kita pungkiri terjadi. Perkembangan dalam dunia pendidikan sangatlah pesat terjadi, salah satunya yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh adalah tampilnya siswa Aceh di kancah olimpiade internasional[1] dalam berbagai disiplin ilmu. Tampilnya mereka merupakan gambaran dari berkembanganya pendidikan di Aceh pasca tsunami.
Dayah sebagai institusi pendidikan juga mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan dan event yang diselenggarakan yang bertujuan meningkatkan capacity building dari lembaga dayah, tidak hanya itu, berbagi pihak juga mulai serius dan konsisten menangani permasalahan dayah, salah satu bukti dari itu adalah lahirnya menager dayah di tubuh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) NAD Nias.
Bukti lain dari perkembangan dayah pasca tsunami adalah dengan diberangkatkan magang santri dayah ke Bandung dan Jakarta pada bulan februari 2007,[2] berbagai bukti dan kenyataan yang dapat dibuktikan sebagai gambaran kondisi ril dayah di Aceh pasca tsunami serta pengaruh dari perkembangan lembaga ini.
Diharapkan dengan eksistensi dayah sebagai lembaga pendidikan agama mampu memberikan sumbangan berarti dalam pengembangan masyarakat, terutama pasca tsunami, serta dapat menekan berbagai dekadensi dan dapat menemukan formula untuk problem solving dari berbagai persoalan.
  1. Metode Pembahasan
Penulis sangat menyadari bahwa judul yang diangkat ini memiliki cakupan pembahasan yang sangat luas, dan tidak meungkin akan habis dibahas dalam makalah yang singkat ini. Biarpun demikian penulis akan mencoba membahasa kondisi ril dayah salafi pasca tsunami dengan melihat perkembangan dan pengaruh yang ditimbulkan olehnya, serta juga sedikit melihat perkembangan ulama dayah pasca tsunami.
Pembatasan pembahasan dalam judul ini dilakukan agar tidak terjadi interpretasi yang luas dari makalah ini, sehingga akan melahirkan salah persepsi ketika membaca makalah ini. Alasan lain yang mungkin dapat dijadikan sebagai pijakan dalam membatasi pembahasan, bahwa judul ini relevannya menjadi sebuah tema penelitian yang menarik untuk diteliti, karena selama ini belum ada penelitian yang fokus pada tema ini.
Biarpun pembahasan dibatasi, penulis sangat mengharapkan substansial dari makalah ini tidak hilang dan tidak terbatas seiring dengan dibatasinya pembahasan. Dengan makalah ini diharapkan menjadi sarana yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan dayah salafi di Aceh terutama pasca tsunami, walaupun dalam makalah ini telah dibatasi pembahasannya dalam memahami kondisi ril dari dayah.
  1. Pembahasan
Penulis mencoba memabandingkan kondisi dayah di Aceh sebelum tsunami dan pasca tsunami, dengan perbandingan ini kita dapat melihat sejauh mana perkembangan dayah pasca tsunami, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran ?
  1. Kondisi Dayah Pra Tsunami
Pada hakikatnya bila kita membicarakan sejarah pendidikan Islam di Aceh, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri dari pembahasan tentang eksistensi dayah itu sendiri. Sebab institusi pendidikan Islam ini sudah ada sebelum kerajaan Aceh resmi berdiri, dan bahkan pada saat itu dayah menjadi salah satu benteng pertahanan, baik dalam membendung serangan Belanda dan juga membendung pengaruh dan pergeseran nilai.
Sebagai lembaga pendidikan tradisional dayah (red pesantren) memiliki berbagai macam kekurangan dan kelemahan, sehingga dengan hal tersebut dayah sangat labil dalam perkembangannya dan juga selalu mendapat sorotan dari luar, hal ini merupakan salah satu faktor ekteren yang sangat luar biasa dalam upaya pembenahan dan pengembangan dayah di masa yang akan datang, dengan memperbaiki dan menambah muatan-muatan baru yang lebih relevan dengan perkembangannya.
Berbicara kondisi dayah pra tsunami, tentu kita akan membuka lembaran hitam dalam sejarah perjalanan Aceh, karena pada saat tersebut berbagai kisruh terjadi di bumi tanah rencong, dan juga masa-masa transisi yang terjadi pada saat reformasi tahun 1998 yang membuka hal-hal yang dulunya dipetieskan dan ditutup-tutupi dengan berbagai dalih dan alasan.
Masih segar dalam ingatan kita, bahwa sebelum tsunami Aceh menjadi ladang konflik dan permainan politik yang sarat kepentingan dan permainan, kondisi ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan masyarakat Aceh, baik perekonomian dan juga perkembangan dunia pendidikan dengan lembaga-lembaganya, termasuk juga dengan lembaga pendidikan tradisional yaitu dayah. Dengan kondisi itu pula dayah tidak dapat bergerak memainkan peranannya dalam mengembangkan diri, karena harus menjaga netralitas jangan sampai terjebak dalam komunitas konflik yang akan menekan laju dan perkembangan dayah, bahkan membuat dayah hanya tinggal nama tanpa proses pendidikan idealnya sebuah institusi pendidikan.[3]
Santri yang meudagang di dayah pun banyak dari golongan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, mereka umumnya datang dan belajar di dayah dengan biaya yang mereka usahakan sendiri, dan tidak jarang banyak dayah yang ditinggalkan santri ketika musim panen tiba, karena mereka pulang kampung mencari bekal meudagang. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya bantuan dari pemrintah daerah dalam memberikan biaya siswa kepada para santri, seperti halnya sekolah-sekolah. Baru pada tahun 2002 pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam memberikan biaya siswa kepada para santri dan tunjangan untuk para tengku dayah serta dana bantuan operasional dayah (DBO).[4]
Salah satu hal yang sangat menarik untuk kita kaji adalah sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri, bahwa pada saat konflik terutama setelah tahun 2000 dayah merupakan salah satu tempat yang aman, banyak pemuda-pemuda dari daerah konflik mencari tempat perlindungan dengan meudagang pada dayah-dayah yang jauh dari kawasan perang antara TNI dan GAM.[5]
Sebelum tsunami jarang sekali dijumpai kegiatan-kegiatan yang bertajuk pembenahan dayah, baik untuk peningkatan sumber daya manusia santri dan juga untuk pengembangan lembaga pendidikan dayah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan organisasi lainya. Meskipun demikian ada hal positif terjadi pada saat itu yaitu lahirnya sub dinas pendidikan dayah di kantor Departemen Pedidikan Nasional, dan ini hanya untuk wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, sub dinas pendidikan dayah yang menangani dayah dengan segala permasalahan yang dihadapinya.
Eksistensi dayah kala itu masih berkisar dalam tataran pembinaan ilmu-ilmu keagamaan (tafaqquh fi ad-din) yang diharapkan mampu menghasilkan ulama-ulama yang dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat dan juga membuka sedikit ruang pengembangan. Sehingga dayah pada saat itu telah mencoba menjawab tantangan zaman, bahkan pada saat itu banyak calon anggota legeslatif yang masuk dengan menggunakan ijazah dari dayah dengan dilegalisir oleh kantor Departemen Agama Priovinsi Nanggroe Aceh Darussalam.[6]
2. Kondisi Dayah Pasca Tsunami
Musibah tsunami membawa dampak yang sangat besar bagi perkembangan masyarakat Aceh, baik dampak positif dan juga dampak negatif,[7] dan juga terjadi budaya baru (new morality) dalam masyarakat akibat dari persentuhan dengan budaya-budaya lain yang masuk ke Aceh. Berbagai perkembangan terjadi dalam masyarakat, baik kemajuan serta kemunduran. Salah satu kemajuan yang patut kita banggakan adalah peningkatan dalam bidang pendidikan, termasuk juga pendidikan dayah.
Berbicara lebih lanjut mengenai dunia pesantren di Aceh, maka fakta yang tak kalah menarik untuk dicermati dewasa ini adalah semakin “menjamurnya” dayah di Aceh. Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari adanya perhatian dari Pemda setempat serta andil beberapa NGO pasca tsunami terhadap lembaga ini. Tentu saja ini positif bila dilihat dari perspektif kuantitas, sebab pendidikan rakyat Aceh yang selama ini “terlunta-lunta” sebagai akibat dari konflik vertikal berkepanjangan ditambah dengan bencana tsunami, memang sedang membutuhkan pendidikan yang memadai. Namun apakah kuantitas dayah yang “menggurita” tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara kualitas? Lebih spesifik lagi, apakah paradigma pendidikan dayah sekarang ini mampu menghadapi tantangan Aceh ke depan sekaligus mengangkatnya ke arah yang lebih baik dan progresif? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka menurut penulis ada beberapa poin krusial yang patut dicatat.
Pertama, perlu dipertanyakan apakah “beranak-pinaknya” dayah di Tanoh Rencong dewasa ini hanya sebagai manifestasi euphoria semata-mata, ataukah memang murni sebagai gerakan kebangkitan pendidikan Aceh? Jika memang faktor pendorongnya adalah karena euphoria yaitu melihat alokasi dana pendidikan yang lumayan “menggiurkan”, maka menjamurnya dayah di Aceh tentu akan sulit dipertanggungjawabkan kredibiltasnya. Sebab, hal sedemikian rupa tak ubahnya seperti trend, gaya (style) atau mode tertentu, misalnya pakaian, yang sifatnya hanya temporal semata.
Namun jika memang kehadiran puluhan atau bahkan ratusan “wajah baru” dalam pentas dayah Aceh tersebut murni karena gerakan pendidikan, sehingga betul-betul dipersiapkan segala hal yang berkaitan dengan sisi operasionalnya mulai dari tenaga pengajar, sarana dan lain sebagainya, maka masyarakat Aceh pantas optimis memandang masa depannya. Sebab di tangan alumnus-alumnus dayah tersebutlah setidaknya bisa diharapkan pejabat-pejabat bermoral masa depan. Hal ini tentu tidak berlebihan mengingat adanya dua alasan logis: pertama, dunia pendidikan model pesantren lebih menekankan pendidikan akhlaq untuk para muridnya jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah non dayah. Salah satu faktor pentingnya adalah dengan dilokasikannya santri dalam sebuah miliu sehingga memudahkan pengawasan dan pengontrolan dari pengelola dayah, sementara sekolah-sekolah non dayah tidak demikian. Sehingga pendidikan yang selama ini dijalankan di sekolah-sekolah umum kelihatannya cenderung hanya menyentuh aspek kognitif dan psikomotorik siswa (transfer of knowledge), sedangkan aspek afektifnya (transfer of values) seringkali terabaikan. Padahal secara normatif kesemua aspek itu merupakan elemen penting pendidikan dan pengajaran. Sehingga dengan meninggalkan salah satu aspek, maka akan mengakibatkan ketimpangan. Kedua, krisis moneter yang mengakibatkan keterpurukan Indonesia ke dalam kubangan krisis multidimensional sejak tahun 1998 hingga saat ini disinyalir oleh banyak pakar adalah disebabkan merebaknya krisis “moral” di berbagai bidang. Korupsi pada akhirnya menjadi budaya yang terlegalkan, bahkan ironisnya telah menjadi “seni’ yang dipuja. Di sinilah alumnus-alumnus dayah itu nantinya akan memegang peranan yang cukup signifikan sebagai aktor “pemberangus” model-model korupsi dengan berbagai lipstiknya tersebut.
Kedua, pertanyaan berikutnya, apakah paradigma pesantren “tradisional” masih dominan mewarnai dunia dayah di Aceh secara general, ataukah tidak? Tradisonal yang penulis maksudkan di sini adalah berkenaan dengan sistem pendidikan yang cenderung menggiring seseorang berpikir kaku (rigid) dalam ajaran-ajaran Islam sehingga akan berekses pada lahirnya komunitas orang yang fanatik terhadap madzhab dan pemikiran-pemikiran tertentu. Di samping itu, yang penulis maksudkan dengan “tradisional” di sini adalah masih terkungkungnya dunia pesantren dalam mendikotomisasikan (untuk tidak menyebut “membenturkan”) ilmu-ilmu Islam seperti tafsir, fiqih, hadis dsb dengan ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, sejarah, antropologi, fisika, kimia dsb.
Jika ini masih terjadi, maka yang penulis khawatirkan adalah munculnya alumnus pesantren yang “sangat kaku” dalam memahami Islam karena pandangannya sudah terpola pada “dogma” tertentu. Sebagai contoh misalnya pemikiran santri dayah tertentu yang cenderung “Syafi’istis” dikarenakan di dayah tersebut cuma diajarkan fikih-fikih Syafi’i, sehingga bila dia mendengar pendapat ulama lain yang berseberangan dengan Syafi’i langsung divonis “salah” atau bahkan “kafir”. Na’udzu billah. Tentu saja hal seperti ini tidak konstruktif, sebab akan menciptakan manusia-manusia Islam yang eksklusif, bahkan cenderung kepada “fundamentalisme”.
Adanya program-program yang menyentuh dunia dayah khususnya pasca tragedi tsunami di akhir tahun 2004 merupakan upaya konstruktif yang patut didukung dan disambut dengan baik oleh semua elemen pendidikan di Aceh. Meski demikian, pengawasan publik (public accountability) harus senantiasa diperkokoh dan dikuatkan. Sebab fakta seringkali berbicara, bahwa program-program idealis yang sebenarnya positif bagi masyarakat Aceh tidak jarang mengalami kendala-kendala di lapangan dalam implementasinya.
Program-program yang telah dirancang tersebut diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kualitas pendidikan dayah di Aceh, baik sumber daya manusia guru dayah dan juga santrinya, upaya ini ditempuh karena seiring dengan timbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya peranan pendidikan agama dalam membentuk prilaku manusia, terutama genarasi muda. Disamping itu juga sekarang pihak dayah telah membuka diri untuk menerima perubahan dan perbaikan untuk kemajuan dari institusi dayah sendiri, banyak program yang digulirkan diikuti oleh pihak dayah dengan serius.
Banyak NGO dan lembaga-lembaga lainnya yang siap menjdi funding bagi pelaksanaan kegiatan dayah, bahkan dalam struktur organisasi badan rehab rekon Aceh (BRR NAD-Nias) ada bahagian tersendiri yang intens menangani dayah yaitu menager dayah dibawah Deputi Keagamaan dan Sosial Budaya,[8] melalui bagian ini banyak dayah di Aceh telah dibantu baik pembangunan insfrastruktur dan juga peningkatan kapasitas dari dayah. Salah satu kegiatan yang merupakan gebrakan yang sangat luar biasa bagi dayah adalah penulisan buku bagi ulama dayah dan santri dayah, ini merupakan hal yang telah membuka kembali tradisi pewarisan ilmu lewat tulisan yang selama ini “mandek” di dayah, ini merupakan hal yang sangat luar biasa.
Tidak hanya organisasi lain yang intens memperhatikan dayah tetapi pihak pemerintah daerah pun sekarang telah memberikan perhatian yang luar biasa bagi peningkatan kualitas pendidikan dayah. Baru-baru ini pemerintah Naggroe Aceh Darussalam mengadakan pelatihan bahasa Inggris selama empat bulan bagi 44 orang tengku dayah yang menwakili 21 kabupaten dan berlangsung di hotel Rajawali, dan menurut Kepala Biro Keistimewaan Aceh setda NAD kegiatan ini dilaksanakan untuk mendongkrak mutu pendidikan dayah salafi di Aceh terutama penggunaan bahasa.[9]
Untuk mengimbangi peningkatan kualitas dan kuantitas dayah yang selama ini kehadiran dayah telah menjamur dimana-mana, maka diperlukan akreditasi dayah untuk melihat kejelasan dari status lembaga pendidikan ini, pihak dubdin pendidikan dayah Provinsi NAD akan melakukan akreditasi dayah pada awal september 2007 di seluruh Aceh dengan mendatangi 1167 dayah, ini dilakukan untuk kejelasasn status sebab banyak dayah yang mendaftar tetapi hanya 400 yang diakui sebagai dayah, selebihnya adalah balai pengajian biasa, demikian penuturan Drs. Basithin Mizan, MPd (Kasubdin Pendidikan Dayah Dinas Pendidikan Provinsi NAD).[10]
Masih menurut kasubdin pendidikan dayah bahwa 1167 dayah yang akan diakreditasi tersebar diseluruh kabupaten dengan perincian sebagai berikut :
No
Kabupaten
Jumlah Dayah
1.
Sabang
4 Unit
2.
Aceh Besar
107 Unit
3.
Pidie
231 Unit
4.
Bireun
108 Unit
5.
Lhokseumawe
31 Unit
6.
Aceh Utara
136 Unit
7.
Aceh Timur
108 Unit
8.
Langsa
20 Unit
9.
Aceh Tamiang
52 Unit
10.
Bener Meriah
14 Unit
11.
Aceh Tengah
27 Unit
12.
Aceh Tenggara
28 Unit
13.
Gayo Lues
20 Unit
14.
Aceh Singkil
13 Unit
15.
Aceh Selatan
58 Unit
16.
Aceh Barat Daya
61 Unit
17.
Nagan Raya
56 Unit
18.
Siemeulue
1 Unit
19.
Aceh Jaya
48 Unit
20.
Aceh Barat
44 Unit
Setelah dilakukan akreditasi, dayah akan dibagi menjadi 3 tipe yaitu, tipe A, B, dan C dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian dayah yang termasuk dalam katagori yang telah ditentukan ini akan diberikan bantuan operasional pada tahun 2008 sesuai dengan tipe dayah, untuk tipe A akan diberikan bantuan minimal 25 juta, tipe B sebanyak 20 juta dan tipe C sebanyak 15 juta, sedangkan untuk dana pembangunan gedung akan menjadi tugas kabupaten/kota masing-masing.
Melihat peran dan pengaruh dari dayah salafi pasca tsunami sangat mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan banyak kandidat calon Bupati dari beberapa kabupaten/kota melirik dayah dan mengandalkan lumbung santri untuk mendapatkan dukungan, bahkan mereka turun langsung ke dayah-dayah meminta dukungan. Dari segi peningkatan sumber dayah alumni, dayah telah banyak melakukan gebrakan-gebrakan baru diantaranya adalah dengan menambah muatan-muatan baru dalam kurikulum. Karena pengaruh ini pula, banyak NGO asing sekarang lebih terkonsentarsi pada pengembangan dayah.



[1] Harian Serambi Indonesia tanggal 10 September 2007
[2] Penulis turut menjadi peserta dalam kegiatan magang ini.
[3] Kondisi ini telah membawa pengaruh bagi perkembangan dayah, banyak dayah yang harus tutup dan bahkan bubar karena dinilai telah menjadi satu bahagian dari komponen yang bertikai. Sebagai contoh adalah dayah dibawah pimpinan Tengku Ahmad Dewi yang terletak di kawasan Idi Cut Aceh Timur, dayah yang beliau pimpin di black list karena dianggap beliau memihak kepada lawan politik sebuah state, di kawasan Aceh Besar, dayah Al Muhajirin terancam bubar karena dinilai memfasilitasi latihan untuk recrument tentara gerakan Aceh merdeka (GAM) yang pada saat itu dikenal dengan sebutan Thaliban, di kawasan Tueng Peudeung kabupaten Pidie dayah harus tutup karena kawasan tersebut merupakan kawasan rawan kontak senjata antara TNI dan GAM. Bahkan pada saat itu, semua dayah yang berdomisili dekat pengunungan dan lokasi yang dipergunakan sebagai daerah gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terancam bubar, dan tidak jarang dayah juga dijadikan sebagai “pangkalan militer”.
[4] Wawancara langsung dengan salah seorang pimpinan dayah di salah satu kecamatan di kabupaten Pidie, beliau meminta untuk disembunyikan identitasnya, wawancara ini dilakukan penulis pada malam pertama Ramadhan.
[5] Hasil wawancara langsung dengan Tgk. Nasir (salah seorang peserta SPU). Beliau adalah salah santri yang mewakili realita tersebut.
[6] Pengakuan Drs. Zulhelmi A. Rahman, M.Ag ketika meyampaikan materi dalam stadium general pada program studi purna ulama (SPU) pada hari jum’at tanggal 24 Agustus 2007 di Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry.
[7] Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat Aceh adalah hilangnya budaya gotong royong, ini mungkin dipengaruhi oleh program cash for work, pudarnya rasa persaudaraan serta meningkatnya budaya konsumtif dalam masyarakat
[8] Melalui menager dayah dibawah Deputi Agama banyak kegiatan yang telah dilaksanakan diantarnya :
1. Bantuan untuk pembangunan dayah yang sudah terbengkalai
2. Pembinaan bagi tengku dayah
3. Pembinaan bagi santri dayah
[9] Harian Serambi Indonesia edisi selasa tanggal 28 Agustus 2007, hal. 3.
[10] Harian Serambi Indonesia edisi selasa tanggal 28 Agustus 2007, hal. 2